Oleh : Dr. Riki Saputra, MA

Sejak diangkat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Makarim tidak pernah berhenti membuat gebrakan baru. Kampus merdeka, menghapuskan ujian nasional (UN), menghapuskan sistem ranking, menghapuskan sistem tinggal kelas, adalah sekelumit gebrakan yang dilakukan oleh mantan CEO Gojek tersebut.

Tapi sepertinya belakangan ini tidak berjalan dengan mulus bagi Nadiem. Pernyataannya soal shadow organizing (tim bayangan) dalam forum PBB, di New York (17/9/2022) mendapat kritikan dari berbagai macam pihak. Di antaranya datang dari Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Faqih Fikri, juga dari Anita Jacoba Gah dari fraksi Demokrat. Kritikan juga datang dari pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin.

Namun Nadiem telah membuat klarifikasi kepada DPR RI pada Senin (26/9). Dia mengakui bahwa penggunaan tim bayangan di forum PBB adalah kesalahan dia meluruskan hal tersebut, dengan mengatakan bahwa yang dimaksudnya adalah vendor. Tim ini berjumlah dari 400 orang yang terdiri atas product manager, software engineer, data scientist.

Kualitas SDM Indonesia
Penduduk Indonesia saat ini berjumlah 275,77 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2022. Jika memang seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk menghapuskan kebodohan, pertanyaannya adalah sejauh mana pendidikan kita bisa mengangkat kualitas SDM sejauh ini? Menarik untuk menyimak sejumlah data.

Murid adalah produk atau manusia yang hendak dibentuk oleh sistem pendidikan. Maka dari itu tak hanya lagi dibutuhkan langkah-langkah akurat untuk menyusun peta pendidikan nasional. Hal ini juga menyangkut dengan anggaran, pegawai, dan kelembagaan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2022 anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan mencapai 20% dari APBN atau sejumlah Rp 542,83 triliun. Anggaran sebanyak itu dipecah lagi untuk beberapa lembaga yang memiliki instansi pendidikan, di antaranya Kemendikbudristek, Kemenag, dan Kemenkeu.

Kemendikbudristek sebagai penyelenggara pendidikan nasional yang lebih dominan mendapatkan anggaran sebesar Rp 72,99 triliun atau sebesar 10,3% dari anggaran pendidikan yang dialokasikan APBN. Sebelumnya Komisi X DPR RI turut mempersoalkan soal ini berkaitan dengan tim bayangannya mas menteri.

Ada pun SDM Indonesia masih tergolong cukup rendah. Laporan Bank Dunia (2020) menyebutkan Human Capital Index Indonesia sebesar 0,54 dari skala 1 atau di posisi 87 dari 147 negara di dunia. Di samping itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI Suharso Monoarfa, juga melaporkan daya saing manusia Indonesia berada di posisi 50 dari 141 negara di dunia. Berada di bawah Singapura, Thailand, dan Malaysia.

Dari data ini terlihat masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. Dalam upaya mengejawantahkan amanat konstitusi 'Mencerdaskan Kehidupan Bangsa' diperlukan kolaborasi semua pihak. Meningkatkan SDM ini adalah tanggung jawab semua pihak. Pendidikan adalah pintu utama untuk menuju ke arah tersebut.

Biarkan Nadiem Selesaikan Proyeknya
Kemudian apa artinya semua ini? Benarkah dengan demikian Nadiem hendak merendahkan sumber daya ASN Indonesia seperti yang ditudingkan beberapa pihak? Yang jelas Nadiem menolak tuduhan tersebut. Bagi Nadiem keberadaan tim itu adalah untuk membantu Kemendikbudristek untuk merancang program-program yang akan dijalankan.

Sejauh ini pekerjaan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terbilang sangat banyak membawa perubahan bagi dunia pendidikan Indonesia. Gebrakan-gebrakannya mampu mengubah wajah pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Survei pun menunjukkan kepuasan publik yang tinggi terhadap Nadiem.

Misalnya survei dari Indikator (Juni 2022) menunjukkan sebanyak 63,6% puas terhadap kinerja Nadiem. Kemudian ada survei dari Indikator Politik Indonesia (Juli 2022) yang menempatkan Nadiem di posisi kelima dalam kabinet Indonesia Maju dengan kepuasan (5,1%)— menteri yang dinilai dengan kinerja terbaik dalam survei ini adalah Tri Rismaharini di angka 12,5%. Selain itu sebelumnya Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI) 80% juga berpendapat kinerja Nadiem baik.

Agaknya penafsiran bahwa Nadiem dianggap menganggap rendah kinerja ASN di Indonesia harus dibuang jauh-jauh. Atau, harus diterima sebagai fakta yang harus dievaluasi. Sebab data menunjukkan laporan Badan Kepegawaian Negara menyebutkan saat ini ada 3,9 juta ASN di Indonesia dan 1,36 juta di antaranya berkompetensi rendah.

Jika dibilang rendah, data memang bicara demikian. Persoalan inilah yang harus diselesaikan bersama. Saya sepakat soal kesalahan Nadiem yang terkesan tidak transparan dalam hal ini. Seperti yang disampaikan oleh M Habibi, Ketua DPP IMM Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan, bahwa Nadiem telah melakukan kekeliruan dengan menyampaikannya di forum internasional. Tapi tidak ada yang mengetahui soal tim tersebut di negeri sendiri.

Dengan adanya klasifikasi dari Nadiem soal tim tersebut, tidak ada salahnya memberikan waktu kepada Nadiem hingga masa tugasnya habis untuk menyelesaikan proyek-proyeknya tersebut. Tentu saja dengan catatan pelaksanaannya harus dikawal bersama-sama. Serta kritikan dan masukan yang sekiranya perlu. Kritikan terhadap vendor tersebut dari pelbagai kalangan seperti yang terjadi saat ini wajar adanya.

Penulis adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat