Humas UM Sumatera Barat - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat launching"Program Kampus Merdeka Kawal Pemilu Bersih" pada hari Sabtu (16/12). Ide ini digagas oleh Lembaga kajian Hukum Dan Korupsi (Luhak), Fakultas Hukum UM Sumatera Barat, bekerja sama dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum UNAND, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat.

Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum UM Sumatera Barat, menyampaikan komitmen Fakultas Hukum, dosen, dan mahasiswa untuk mengkampanyekan penolakan politik uang, bahkan untuk mahasiswa yang terlibat aktif akan di konfersi dalam bentuk nilai.

"Kita berkomitmen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat seluruh mahasiswa berkampanye bahaya politik uang, dan mahasiswa yang terlibat aktif dalam mengampanyekan tolak politik uang, akan dapat konversi nilai." kata Wendra Yunaldi

Selain itu, Wendra Yunaldi mengatakan bahwa kebijakan konversi nilai adalah salah satu cara untuk menerapkan program belajar bebas.

Wendra menyatakan, "Ini adalah bentuk implementasi program pendidikan kampus merdeka, dan dasar hukumnya adalah Permen nomor 23 tahun 2023. Tugas akhir itu bukan hanya menulis skripsi, jurnal, atau pengabdian masyarakat, ini adalah bentuk pengabdian masyarakat."

Menurut Wendra Yunaldi, salah satu tujuan dari kegiatan sosialisasi dan peluncuran program kampus merdeka belajar kawal pemilu adalah untuk memberi mahasiswa pemahaman teori dan praktik hukum.

"Pertama adalah agar mahasiswa tidak hanya tahu teori, tapi tahu bagaimana praktek hukum itu dilapangan, salah satunya adalah mereka kita turunkan dalam kampanye lawan politik uang." kata Wendra.

Dalam sambutannya, Alni, S.H., M.Kn, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi upaya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dalam mencegah dan melawan politik uang, karena praktik politik uang merusak jalannya pemilu.

Alni menyatakan, "Kegiatan di Fakultas Hukum ini sangat luar biasa, dan boleh dikatakan sangat progresif, berkaitan dengan penegakan keadilan pemilu, kenapa saya katakan seperti itu, karena salah satu yang merusak tegaknya pemilu adalah praktek politik uang."

Di sisi lain, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyambut baik kebijakan yang dibuat oleh Dekan Fakultas Hukum UM Sumatera Barat. Mereka mengatakan bahwa mahasiswa adalah kelompok progresif, dan pemilu yang adil akan terjadi jika dimulai dari mahasiswa.

"Besarnya negara dan terjadinya perubahan negara secara totalitas itu salah satunya dimulai dari kalangan progresif, dan dari kalangan progresif itu adalah kalangan mahasiswa. Maka itu dalam pemilu kita kalau ingin menciptakan pemilu yang adil, maka itu harus dimulai dari mahasiswa, dan itu diketahui oleh Dekan karena memang beliau adalah aktivis." kata Alni

(*)