Hadirkan Ketua Program Doktor Ilmu Politik UIII, Kuliah Umum UM Sumatera Barat Telusuri Dinamika Demokrasi Indonesia

Humas UM Sumatera Barat – Mengangkat tema “Democratic Decline dan Democratic Resilience di Indonesia, Universitas Muhammadiyah (UM) Sumatera Barat menggelar kuliah umum di Convention Hall Prof. Dr. Ahmad Syafi’I Ma’arif, M.A Kampus I Padang, Rabu (28/5) lalu. Menariknya, kuliah umum kali ini menghadirkan langsung Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang juga, Djayadi Hanan, Ph.D.

Djayadi Hanan, Ph.D yang juga Ketua Program Doktor Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) itu juga menyampaikan pentingnya demokrasi di Indonesia sesuai amanat reformasi yakni demokratisasi berupa transisi dan konsolidasi. Beliau juga menyampaikan, demokrasi di Indonesia juga membawa kemajuan sosial ekonomi politik yang lebih baik dibandingkan era otoriter. Beliau memaparkan dukungan dan komitmen terhadap demokrasi serta keadaan demokrasi tahun 2024.

Dalam demokratisasi tuturnya, desentralisasi kekuasaan terbagi ata horizontal dan vertikal, sedangkan demokrasi yang berkualitas terbagi atas dimensi procedural berupa partisipasi, kompetisi, akuntabilitas dan aturan hukum, kemudian dimensi substantif berarti menghormati kebebasan sipil dan mengejar kebebasan, pengurangan kesenjangan politik, ekonomi dan sosial serta dimensi hasil berupa daya tanggap.

Beliau juga menjelaskan kemunduran  demokrasi di Indonesia selama satu dekade terakhir, yang mana eksekutif dominan, oposisi yang lemah serta perilaku elit yang merusak demokrasi. Indonesia telah mengalami otokratisasi sejak tahun 2013, namun masyarakat tetap memilih demokrasi dan Indonesia masih dianggap sebagai Negara demokrasi elektoral.

Kepuasaan masyarakat Indonesia terhadap demokrasi tutur beliau, tinggi di atas 2,5. Indeks tersebut meningkat 0,056 dari tahun 2011 ke 2016, kemudian 0,10 dari tahun 2016 ke tahun 2019 serta 0,017 dari tahun 2019 ke tahun 2021. Tidak ada tanda-tanda penurunan kepuasan terhadap demokrasi selama tahun-tahun tersebut. Berdasar data ABS dan non ABS, preferensi terhadap demokrasi dan kepuasan terhadap demokrasi telah tinggi dan meningkat signifikan pada Februari 2024, saat Indonesia menyelenggarakan Pemilu.

Untuk kualitas pemerintahan, telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan 0,035 dari tahun 2011 ke tahun 2016, kualitas tata kelola menurun sebesar -0,036 dari tahun 2016 ke 2019 dan menurun -0,031 pada tahun 2021. Lalu bagi legitimasi demokrasi meningkat 0,011  dari tahun 2011 ke 2016 dan 0,098 pada tahun 2019, namun skor tersebut menunjukkan penurunan sebesar -0,087 pada tahun 2021.

Beliau juga menunjukkan tabel yang menjelaskan koefisien korelasi antara preferensi rezim dan tiga variabel lainnya seperti kepuasan terhadap demokrasi, tata kelola dan legitimasi. Hasilnya menunjukkan preferensi rezim berkorelasi positif dan signifikan dengan tiga variable lainnya dalam empat tahun survey, namun korelasi terhadap demokrasi lebih tinggi dibanding korelasi antara preferensi rezim dan tata kelola serta legitimasi.

Beliau menyimpulkan, dari hasil yang beragam menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih tangguh tapi menunjukkan proses kemerosotan. Kemudian preferensi rezim diprediksi secara signifikan oleh kepuasan terhadap demokrasi, kualitas pemerintahan, dan legitimasi demokrasi. Data EDI menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami otokratisasi (tidak ada ketahanan awal), bila perilaku yang merusak demokrasi terutama dari kalangan elit terus berlanjut di pemerintahan saat ini, ketahanan demokrasi bisa semakin memburuk hingga membawa ancaman kehancuran demokrasi.

#AHD2025 #LLDIKTIWilayahX #DiktisaintekBerdampak #KampusBerdampak #HumasPTS #AnugerahHumasDiktisaintek