Tahun Ajaran Baru, Mengapa Orang Tua Harus Berutang?

Oleh: Dr. Julhadi, M.A (Kaprodi Doktor Studi Islam Pascasarjana UM Sumatera Barat)

Ajaran baru selalu menghadirkan cerita dan kisah yang menarik untuk direnungkan. Setiap kali kalender pendidikan kembali dimulai, selalu muncul dinamika yang menggelitik sekaligus menyentuh nurani. Tahun ajaran baru memiliki dua wajah yang berbeda. Bagi anak-anak, momen ini merupakan awal yang penuh harapan: bertemu teman-teman baru, mengenakan seragam baru, serta memulai perjalanan belajar dengan semangat dan cita-cita yang baru.

Namun, bagi banyak orang tua, terutama keluarga berpenghasilan rendah, tahun ajaran baru justru menjadi musim yang dipenuhi kecemasan. Tidak sedikit di antara mereka yang terpaksa berutang demi memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

Fenomena ini bukan lagi peristiwa yang bersifat insidental, melainkan telah menjadi pola yang terus berulang dari tahun ke tahun. Biaya pembelian seragam, sepatu, tas, buku, alat tulis, transportasi, hingga berbagai kebutuhan penunjang lainnya sering kali melampaui kemampuan ekonomi keluarga. Akibatnya, jalan pintas yang dianggap paling memungkinkan adalah meminjam uang kepada keluarga, tetangga, koperasi, bahkan lembaga pinjaman dengan bunga yang tinggi.

Ironisnya, pendidikan yang seharusnya menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan justru kerap menjadi pemicu lahirnya beban utang baru bagi masyarakat miskin.

Kondisi ini patut menjadi perhatian bersama karena menunjukkan bahwa akses pendidikan yang secara formal dinyatakan terbuka belum sepenuhnya diikuti oleh keterjangkauan biaya yang nyata di lapangan.

Secara normatif, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang besar melalui berbagai program, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta berbagai bantuan pendidikan dari pemerintah daerah.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat beragam kebutuhan yang tetap harus ditanggung oleh orang tua. Di sejumlah daerah, pengadaan seragam dengan model tertentu, perlengkapan sekolah yang harus dibeli dalam waktu bersamaan, serta berbagai biaya kegiatan penunjang pendidikan masih menjadi beban yang tidak ringan.

Di sisi lain, berkembangnya budaya konsumtif turut memperbesar pengeluaran keluarga. Tidak sedikit orang tua merasa terdorong membeli perlengkapan sekolah bermerek atau mengikuti tren agar anak tidak merasa minder dibandingkan teman-temannya. Tekanan sosial semacam ini semakin memperberat kondisi ekonomi keluarga yang sesungguhnya telah berada dalam keterbatasan.

Persoalan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai masalah individu atau kemampuan ekonomi keluarga. Ini merupakan persoalan sosial yang memerlukan solusi kolektif. Pemerintah daerah, sekolah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat perlu membangun ekosistem pendidikan yang lebih ramah terhadap kelompok rentan.

Sekolah dapat mengambil peran melalui kebijakan yang lebih fleksibel, misalnya memberikan tenggat waktu pembelian seragam, memperbolehkan penggunaan seragam lama yang masih layak, atau menyediakan program tukar pakai seragam bagi siswa.

Langkah-langkah sederhana seperti ini dapat mengurangi tekanan ekonomi yang dirasakan orang tua pada awal tahun ajaran.

Pemerintah daerah juga perlu melakukan pemetaan terhadap keluarga yang rentan secara ekonomi agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan dapat diterima sebelum tahun ajaran dimulai. Selain itu, pengawasan terhadap berbagai pungutan yang berpotensi membebani masyarakat harus dilakukan secara konsisten sehingga pendidikan tetap menjadi hak setiap warga negara, bukan menjadi beban finansial yang menimbulkan kegelisahan.

Dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat berkontribusi dengan menyediakan paket perlengkapan sekolah bagi keluarga kurang mampu. Demikian pula organisasi keagamaan, lembaga zakat, serta komunitas sosial dapat memperkuat gerakan solidaritas melalui program donasi perlengkapan sekolah yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Di tingkat keluarga, perencanaan keuangan juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Menabung secara bertahap jauh sebelum tahun ajaran baru tiba dapat mengurangi ketergantungan pada utang. Literasi keuangan perlu terus diperkuat agar masyarakat mampu mengelola pengeluaran pendidikan secara lebih bijaksana, terukur, dan berkelanjutan.

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, tidak semestinya setiap awal tahun ajaran masyarakat selalu dihadapkan pada pilihan yang sulit: menyekolahkan anak dengan konsekuensi menambah utang keluarga, atau menunda kebutuhan hidup lainnya demi memenuhi biaya pendidikan.

Sudah saatnya tahun ajaran baru menjadi perayaan harapan, bukan musim bertambahnya utang. Pendidikan yang berkualitas bukan hanya diukur dari tersedianya ruang kelas yang memadai dan guru yang kompeten, tetapi juga dari hadirnya sistem yang mampu menjamin setiap anak memperoleh hak belajar tanpa membebani orang tua secara berlebihan.

Apabila setiap tahun persoalan yang sama terus berulang, maka yang perlu dievaluasi bukanlah semangat masyarakat dalam menyekolahkan anak-anaknya, melainkan bagaimana seluruh pemangku kepentingan mampu membangun sistem pendidikan yang benar-benar inklusif, berkeadilan, dan berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan.

Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari angka partisipasi sekolah, tetapi juga dari kemampuan negara dan masyarakat menghadirkan rasa aman bagi setiap keluarga ketika memasuki tahun ajaran baru. Sebab, pendidikan adalah hak setiap anak, bukan kemewahan yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki kemampuan ekonomi.