Aksara 2026 Dorong Mahasiswa Hadirkan Inovasi yang Berdampak bagi Masyarakat

Humas UM Sumatera Barat – Program Aksara Mahasiswa 2026 yang digelar pada Rabu (19/8) tidak hanya menjadi wadah pendanaan kegiatan mahasiswa, tetapi juga dirancang sebagai ruang pembelajaran yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan penyelesaian persoalan nyata di masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam sesi sosialisasi dan bimbingan teknis yang menghadirkan Tenaga Ahli Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fidela Marwa Huwaida, S.T, Prof. Dr. med. vet. drh. R. Wisnu Nurcahyo, Prof. Yohana Sutiknyawati, dan dr. I Wayan Karya, Sp.M sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa Aksara merupakan singkatan dari Aksi Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa, sebuah program Ditjen Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek yang menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama perubahan melalui kegiatan pengabdian berbasis inovasi, teknologi, dan kolaborasi lintas disiplin. Program tersebut mendorong mahasiswa untuk belajar langsung dari kondisi masyarakat sekaligus menghasilkan solusi yang berkelanjutan.

Program Aksara 2026 menghadirkan dua skema utama, yakni Aksara Peduli yang berfokus pada isu pangan, energi, kesehatan, kebencanaan, serta persoalan prioritas masyarakat lainnya, dan Aksara Sirkular yang secara khusus menangani pengelolaan sampah menuju ekonomi sirkular. Untuk skema Aksara Sirkular, wilayah prioritas pelaksanaan ditetapkan di Kota Bogor, Kota Bandung, dan Kota Denpasar dengan pendekatan berbasis kawasan TPS 3R.

Pada skema Aksara Sirkular, tim mahasiswa diwajibkan melibatkan dua kelompok masyarakat dalam satu wilayah sasaran, terdiri atas kelompok produktif secara ekonomi dan kelompok nonproduktif. Setiap kelompok minimal beranggotakan 20 orang, sedangkan tim pelaksana harus menerapkan pendekatan multidisiplin melalui keterlibatan dosen dari sedikitnya dua rumpun ilmu serta mahasiswa dari minimal tiga program studi berbeda.

Para narasumber juga menekankan pentingnya pemilihan mitra yang sesuai dengan ketentuan program. Mitra sasaran harus berupa kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan pendampingan, sementara instansi pemerintah, sekolah, rumah sakit, organisasi politik, perusahaan swasta, maupun lembaga di bawah perguruan tinggi tidak diperkenankan menjadi mitra utama dalam usulan program.

Selain konsep pemberdayaan, peserta memperoleh pembekalan teknis mengenai penyusunan proposal melalui Sistem BIMA. Proposal dimulai dengan deskripsi wilayah yang memuat kondisi geografis, potensi sumber daya, permasalahan utama masyarakat, serta data pendukung yang menunjukkan keterkaitan persoalan dengan prioritas program. Analisis tersebut menjadi dasar penyusunan solusi yang relevan dan terukur.

Pada bagian substansi usulan, mahasiswa diarahkan menyusun analisis situasi secara komprehensif, mulai dari profil mitra, kondisi eksisting, hingga pemetaan masalah yang akan diselesaikan melalui teknologi atau inovasi yang diusulkan. Proposal juga harus menunjukkan keterkaitan dengan program pemerintah daerah, rekam jejak tim pelaksana, serta potensi keberlanjutan setelah program selesai dilaksanakan.

Sosialisasi tersebut turut membahas luaran wajib yang harus dihasilkan penerima pendanaan. Setiap tim diwajibkan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan melalui publikasi artikel ilmiah populer atau berita di media massa, laporan kegiatan, dokumentasi visual berkualitas, serta berbagai bentuk luaran lain sesuai ketentuan masing-masing skema. Artikel yang dipublikasikan diharapkan menggunakan bahasa populer dengan gaya jurnalistik sehingga mudah dipahami masyarakat luas.

Pada aspek administrasi, narasumber mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen usulan, termasuk deskripsi teknologi dan inovasi yang akan diterapkan beserta fungsi, spesifikasi, mekanisme kerja, hingga status kepemilikannya. Seluruh dokumen harus disusun mengikuti format resmi yang ditetapkan agar memudahkan proses evaluasi dan verifikasi.

Menutup sesi sosialisasi, para narasumber menegaskan bahwa keberhasilan Program Aksara tidak hanya ditentukan oleh kualitas gagasan, tetapi juga kepatuhan terhadap tata kelola pelaksanaan. Penggunaan anggaran harus mengikuti ketentuan pemerintah, menerapkan prinsip transparansi, memenuhi kewajiban perpajakan, serta disertai pertanggungjawaban berbasis bukti riil. Melalui pembekalan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menyusun proposal yang kuat sekaligus menghadirkan program yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (tia)