Belajar dari Kasus Ijazah SMA Wapres Gibran

Dalam konteks ini, Wapres Gibran adalah representasi dari masyarakat Indonesia. Posisinya sebagai orang nomor dua republik telah melewati proses-proses yang dijelaskan di atas. Pertama, kita telah menciptakan dan menerima ide tentang sebuah jabatan yang bernama wakil presiden, yang merupakan proses anchoring. Selanjutnya kita telah menyepakati kegiatan pemilu pilpres sebagai mekanisme penempatan orang pada jabatan tersebut dan kita memiliki skema untuk menerima hasilnya sebagai keputusan kolektif (objectification). Dan kita kemudian menjadikannya sebagai rujukan dalam aktifitas sehari-hari (naturalization). Karena yang bersangkutan adalah representasi publik, maka kasus ijazah ini menjadi urusan publik. Ini akan berdampak kepada semua warga negara, baik secara moral maupun material.

Secara moral ini menimbulkan perasaan negatif yang bersifat kolektif. Ada rasa malu yang ditanggung bersama, dan ada rasa frustrasi kenapa sistem kita gagal untuk hal-hal seperti ini. Ada banyak dampak lain yang mungkin muncul, misalnya bagaimana siswa-siswa di lembaga pendidikan memaknai pendidikan dan nilai-nilai kejujuran, atau bagaimana orang-orang mempercayai negara dan pejabat-pejabatnya. Bukankan mempertanyakan sistem yang hidup kita kita percayakan berjalan di dalamnya adalah sebuah kerugian moral yang besar? Bagaimana warga Indonesia akan menjelaskan kepada orang-orang di luar negeri tentang ini?

Hal ini juga memberikan kerugian kolektif secara material, baik langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak yang berkepentingan akan melakukan upaya-upaya lanjutan terhadap kasus ini. Mungkin ada yang berusaha menurunkan wapres, ada yang berusaha mempertahankannya, dan ada pihak-pihak yang harus menghadapi konsekwensi hukum lanjutan dari kondisi ini. Itu semua memerlukan sumber daya yang tidak sedikit, yang bisa saja sumber daya itu sebagiannya diambil dari milik negara. Ada sejumlah waktu, uang, dan tenaga yang habis untuk hal ini, yang mestinya dapat digunakan untuk hal-hal lain. Tentu ini tidak seharusnya terjadi di tengah tantangan kehidupan yang menghimpit dari segala sisi: ekonomi, sosial dan sekarang juga ekologi.

 

 

Teori Social Representation di atas menunjukkan bahwa institusi baik negara maupun institusi sosial lain yang bersifat mikro (lembaga pendidikan, ormas, masjid, dll) adalah representasi dari orang-orang yang terikat dan mengikatkan diri di sana. Pimpinan-pimpinan yang ditunjuk adalah representasi dari semua orang, tanpa terkecuali. Bahkan setiap anggota juga merepresentasikan anggota lain dalam skala tertentu. Dalam situasi ini, representasi tidak dapat lagi menjadi urusan personal. Keberhasilan institusi adalah keberhasilan bersama. Juga demikian dengan malu dan gagal yang muncul darinya; harus ditanggung bersama.

Memahami teori ini dan apa yang sedang terjadi pada Wapres Gibran, perlu kiranya setiap institusi sosial betul-betul memperhatikan siapa-siapa yang menjadi pimpinannya. Integritas seseorang sebelum menjadi pimpinan adalah urusan pribadinya, apakah itu baik dan buruk. Namun ketika seseorang menjadi pimpinan integritasnya menjadi urusan kolektif. Pemimpin dengan cacat integritas akan menjadi masalah dan beban bersama, baik itu dari sisi moril dan materil.

Oleh karena itu, kita perlu sistem yang kuat yang dapat memastikan pemimpin-pemimpin kita di kemudian hari tidak memiliki cacat dan beban integritas Selain upaya membangun sistem, calon pemimpin perlu jujur dengan dirinya dan tidak memanfaatkan kelemahan sistem untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin. Ini adalah hal penting demi kemaslahatan bersama.