Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Oleh Dr. Firdaus, M.H.I.
(Dosen Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri. Namun, berakhirnya hubungan perkawinan tidak serta-merta menghapus hubungan hukum, tanggung jawab, dan kewajiban orangtua terhadap anak. Anak tetap memiliki hak untuk memperoleh kasih sayang, perlindungan, pendidikan, nafkah serta pengasuhan dari kedua orangtuanya.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, anak merupakan amanah Allah Swt. yang wajib dijaga dan dipenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, perceraian tidak seharusnya menjadi alasan bagi ayah maupun ibu untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anak. Perselisihan antara mantan suami dan mantan istri tidak boleh mengorbankan kepentingan, kesejahteraan, maupun masa depan anak.

Persoalan yang kerap muncul setelah perceraian antara lain ayah yang tidak lagi memberikan nafkah kepada anak, ibu yang membatasi pertemuan anak dengan ayahnya, perebutan hak asuh, hingga kurangnya perhatian terhadap pendidikan dan perkembangan psikologis anak. Bahkan, dalam sejumlah kasus, anak justru dijadikan alat untuk melampiaskan kemarahan atau membalas dendam kepada mantan pasangan.

Karena itu, pembahasan mengenai hak anak pasca perceraian harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak, keadilan, tanggung jawab orangtua, serta kemaslahatan keluarga. Anak tidak boleh menjadi pihak yang paling dirugikan akibat keputusan orangtuanya untuk berpisah.

Dasar Hukum Hak Anak dalam Islam

Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Salah satu landasan utamanya terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan anak tetap menjadi perhatian dalam Islam, termasuk ketika terjadi perceraian. Ayah tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan tidak dibenarkan melepaskan tanggung jawab nafkah hanya karena ikatan perkawinannya dengan ibu telah berakhir.

Landasan lainnya terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."

Ayat ini menegaskan tanggung jawab orangtua dalam membimbing, mendidik, dan melindungi anggota keluarganya. Tanggung jawab tersebut tidak hilang meskipun perkawinan telah berakhir. Dengan demikian, Islam tidak hanya memandang anak sebagai pihak yang berhak memperoleh pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga sebagai manusia yang berhak mendapatkan pendidikan agama, pembinaan akhlak, perlindungan, serta kasih sayang dari kedua orangtuanya.

Bentuk-Bentuk Hak Anak Pasca Perceraian

1. Hak Mendapatkan Nafkah

Nafkah merupakan salah satu hak mendasar anak yang wajib dipenuhi ayah sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dalam hukum Islam, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tetap berlaku meskipun telah terjadi perceraian. Bahkan, apabila anak berada dalam pengasuhan ibu, ayah tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan hidupnya.

Prinsip tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada pokoknya, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara serta mendidik anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Biaya pemeliharaan dan pendidikan pada dasarnya menjadi tanggung jawab ayah. Namun, apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan agar ibu turut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

2. Hak Mendapatkan Pengasuhan (Hadhanah)

Hadhanah merupakan hak dan tanggung jawab untuk memelihara serta mengasuh anak, terutama anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Pengasuhan ini mencakup perawatan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, serta pembentukan kepribadian anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya. Sementara itu, anak yang telah mumayyiz diberikan hak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pihak yang akan memeliharanya. Adapun biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah.

Ketentuan tersebut harus dipahami dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hak asuh bukanlah penghargaan bagi ayah atau ibu yang memenangkan perkara perceraian, melainkan amanah dan tanggung jawab memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat serta dipenuhi kasih sayang.

3. Hak Mendapatkan Kasih Sayang dari Kedua Orangtua

Anak tetap membutuhkan kehadiran ayah dan ibu dalam kehidupannya, meskipun keduanya telah berpisah. Perceraian tidak boleh menjadi penyebab terputusnya hubungan emosional anak dengan salah satu orangtuanya. Ayah dan ibu seharusnya memberikan ruang dan kesempatan bagi anak untuk bertemu, berkomunikasi serta memperoleh perhatian dan kasih sayang dari kedua belah pihak, sepanjang hal tersebut tidak membahayakan keselamatan maupun kepentingan anak.

Oleh karena itu, orangtua tidak dibenarkan menjadikan anak sebagai alat untuk membalas dendam, memberikan tekanan, ataupun menyakiti mantan pasangan. Anak harus tetap mendapatkan kesempatan menjalin hubungan yang sehat dengan kedua orangtuanya.

4. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pembinaan Agama

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan formal, pendidikan agama, pembinaan akhlak, serta kesempatan mengembangkan potensi dirinya. Hak tersebut tetap harus dipenuhi meskipun kedua orangtuanya telah bercerai. Pendidikan dan pembinaan anak bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pihak yang memperoleh hak asuh, melainkan tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Keduanya harus tetap berperan dalam mendukung tumbuh kembang dan masa depan pendidikan anak.

5. Hak Mendapatkan Perlindungan

Anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, penelantaran, eksploitasi, serta perlakuan diskriminatif. Dalam hal ini, orangtua harus mampu mengendalikan konflik dan menghindari pertengkaran di hadapan anak. Anak juga tidak seharusnya dilibatkan dalam perselisihan rumah tangga ataupun dibebani persoalan yang seharusnya diselesaikan oleh orangtuanya.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 mengatur ketentuan mengenai hak pemeliharaan anak berdasarkan usia dan pilihan anak yang telah mumayyiz. Sementara itu, Pasal 156 KHI mengatur akibat perceraian terhadap pemeliharaan anak, termasuk hak hadhanah dan pembiayaan nafkah anak. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemenuhan hak anak bukan sekadar persoalan hubungan kekeluargaan, tetapi juga merupakan hak hukum yang wajib dilindungi negara.

Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Dalam perspektif Manhaj Tarjih Muhammadiyah, persoalan hak anak pasca perceraian dapat dikaji dengan merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah, serta prinsip keadilan, kemaslahatan dan perlindungan terhadap manusia.

Pertama, prinsip tanggung jawab. Ayah dan ibu tetap memiliki kewajiban terhadap anak meskipun tidak lagi terikat sebagai pasangan suami istri. Ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan nafkah sesuai kemampuannya, sedangkan ibu yang memperoleh hak pengasuhan bertanggung jawab memberikan perawatan dan perlindungan. Keduanya tetap memiliki tanggung jawab bersama dalam pendidikan dan perkembangan anak.

Kedua, prinsip keadilan. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap anak akibat konflik antara kedua orangtuanya. Anak tidak seharusnya kehilangan hak memperoleh pendidikan, kesehatan, kasih sayang, dan kehidupan yang layak hanya karena ayah dan ibunya memutuskan untuk bercerai.

Ketiga, prinsip kemaslahatan anak. Penentuan hak asuh harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata didasarkan pada keinginan atau kepentingan ayah maupun ibu. Apabila salah satu pihak dinilai tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik, faktor keselamatan, kesehatan mental, pendidikan, dan perkembangan anak harus menjadi pertimbangan utama.

Keempat, prinsip perlindungan dan pendidikan. Anak harus dijauhkan dari kekerasan, penelantaran, konflik berkepanjangan, serta tekanan psikologis. Kedua orangtua tetap berkewajiban membimbing dan mendidik anak agar tumbuh menjadi pribadi yang saleh, mandiri, serta bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan bentuk analisis berdasarkan nilai-nilai dasar Islam dan pendekatan kemaslahatan yang sejalan dengan semangat tajdid Muhammadiyah. Dengan demikian, perceraian tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak dan kewajiban terhadap anak.

Upaya Penyelesaian Apabila Hak Anak Diabaikan

Dalam kenyataan di masyarakat, masih ditemukan orangtua yang setelah bercerai tidak lagi memberikan nafkah, mengabaikan pendidikan anak, bahkan menghilang tanpa memberikan kabar. Kondisi seperti ini tentu dapat berdampak terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak, baik secara fisik, emosional, maupun sosial.

Apabila hak anak tidak terpenuhi, beberapa langkah penyelesaian dapat dilakukan, antara lain:

1. Mengutamakan musyawarah antara ayah dan ibu untuk mencapai kesepakatan mengenai pemenuhan kebutuhan anak.
2. Membuat kesepakatan tertulis yang mengatur nafkah, pendidikan, pengasuhan, serta jadwal pertemuan anak dengan kedua orangtuanya.
3. Meminta bantuan keluarga atau mediator untuk membantu menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan.
4. Mengajukan tuntutan pemenuhan hak anak melalui Pengadilan Agama, termasuk tuntutan nafkah anak dan pelaksanaan kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.
5. Meminta perlindungan kepada lembaga terkait apabila anak mengalami kekerasan, penelantaran, atau perlakuan lain yang mengancam keselamatannya.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan menetapkan hak pengasuhan dan kewajiban nafkah anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kelalaian orangtua, khususnya ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah anak, bukanlah persoalan yang harus dibiarkan begitu saja. Hak tersebut dapat diperjuangkan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Pada akhirnya, perceraian memang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak pernah mengakhiri hubungan dan tanggung jawab mereka sebagai orangtua. Ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak meskipun anak berada dalam pengasuhan ibu. Sebaliknya, ibu yang memperoleh hak pengasuhan berkewajiban memelihara dan melindungi anak serta tidak seharusnya menghalangi hubungan anak dengan ayahnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Kedua orangtua harus memahami bahwa anak bukanlah bagian dari konflik yang harus diperebutkan, melainkan amanah yang harus dijaga bersama. Jangan sampai ego, amarah dan dendam setelah perceraian justru merampas hak anak untuk tumbuh dalam kasih sayang, memperoleh pendidikan yang layak, dan memiliki masa depan yang baik.

Sudah semestinya pemahaman ini kita masukkan ke dalam kecerdasan rasa dan nurani. Sebab, perceraian bukan sekadar keputusan mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga membawa konsekuensi dan tanggung jawab besar yang harus tetap dijalankan. Sebuah ungkapan yang sering kita dengar menyebutkan bahwa perceraian merupakan perkara halal yang paling dibenci Allah Swt. Maka, apabila perceraian memang menjadi jalan yang harus ditempuh, jangan biarkan anak menjadi korban dari perpisahan tersebut. Hubungan suami istri boleh berakhir, tetapi kasih sayang, tanggung jawab, dan kewajiban terhadap anak harus tetap berjalan.