info@umsb.ac.id 0823 8497 0907
WhatsApp
Berita

Putusan Cerai Bukan Akhir Keadilan: Negara Harus Menjamin Nafkah Anak

Oleh: Humas UM Sumbar
Senin, 16 November 2026
08:36:00
Dibaca: 34 kali
Putusan Cerai Bukan Akhir Keadilan: Negara Harus Menjamin Nafkah Anak

Oleh : Dr. Desi Asmaret, M.Ag (Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)

Perceraian dapat mengakhiri ikatan suami istri, tetapi tidak pernah mengakhiri hubungan orang tua dengan anak. Kalimat ini tampak sederhana. Namun, dalam praktik hukum keluarga, justru di situlah salah satu persoalan paling serius berlangsung: pengadilan telah menetapkan kewajiban nafkah, sementara anak masih harus menunggu apakah kewajiban itu benar-benar dibayar. Keadilan dinyatakan dalam amar putusan, tetapi belum tentu hadir di meja makan, ruang kelas, atau tempat berobat anak.

Persoalan tersebut kembali mengemuka ketika Mahkamah Agung dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membahas rancangan Peraturan Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan putusan untuk pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian pada 3 November 2026. Inisiatif ini penting, tetapi juga mengandung pengakuan institusional yang patut direnungkan: persoalan hukum keluarga kita bukan semata kekurangan norma tentang hak, melainkan lemahnya jembatan dari pengakuan hak menuju pemenuhannya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, Pasal 41 menegaskan bahwa setelah perceraian, ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, sedangkan tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan pada prinsipnya berada pada bapak, dengan kemungkinan pengadilan menentukan kontribusi ibu apabila bapak tidak mampu. Pasal 45 juga menegaskan bahwa kewajiban orang tua tetap berlaku meskipun perkawinan putus. Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 156, memberi landasan lebih khusus bagi biaya hadhanah dan nafkah anak. Dengan demikian, nafkah bukan pemberian sukarela yang bergantung pada kemurahan hati mantan pasangan. Ia adalah hak anak yang berkorelasi dengan kewajiban hukum orang tua.

Di dalam fikih, tanggung jawab nafkah tidak dapat dilepaskan dari prinsip kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Konsep hifz al-nafs menghendaki perlindungan kehidupan dan kebutuhan dasar; hifz al-nasl menuntut keberlanjutan pengasuhan dan kesejahteraan generasi. Membaca kedua tujuan itu secara bersamaan berarti menolak pemahaman yang menyempitkan nafkah sebagai urusan privat antara dua orang dewasa. Ketika kebutuhan anak terabaikan, yang terganggu bukan hanya hubungan keperdataan, melainkan kepentingan publik dalam melindungi generasi mendatang.

Di sinilah paradoks penegakan hukum terlihat. Putusan nafkah lazimnya bersifat periodik, sedangkan mekanisme eksekusi perdata dibangun terutama untuk kewajiban yang dapat ditagih sebagai prestasi tertentu. Anak membutuhkan biaya setiap bulan; proses penagihan melalui pengadilan dapat menuntut waktu, biaya, informasi mengenai aset, dan energi emosional. Meminta pengasuh mengulangi perjuangan hukum setiap kali pembayaran macet berarti memindahkan beban ketidakpatuhan dari pihak yang wajib membayar kepada pihak yang seharusnya dilindungi.

Karena itu, ukuran keberhasilan peradilan keluarga perlu diperluas. Statistik penyelesaian perkara, kecepatan putusan, dan ketepatan administrasi tetap penting, tetapi tidak cukup. Pertanyaan yang lebih substantif ialah berapa banyak putusan nafkah yang benar-benar terlaksana, berapa lama tunggakan berlangsung, dan bagaimana keadaan anak selama haknya tidak terpenuhi. Tanpa indikator pelaksanaan, kita berisiko merayakan efisiensi prosedural di tengah defisit keadilan sosial.

Mahkamah Agung sesungguhnya telah mengembangkan sejumlah pedoman perlindungan. Rumusan kamar agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 membuka ruang gugatan nafkah lampau anak yang dilalaikan ayah. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 juga memungkinkan permohonan sita atas harta sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak, dengan syarat objeknya dirinci dalam gugatan. Perkembangan ini menunjukkan arah pembaruan yang progresif. Akan tetapi, jaminan hukum di atas kertas tetap memerlukan prosedur yang terjangkau, data yang dapat ditelusuri, dan kerja sama institusi yang dapat dijalankan.

Rancangan Perma patut diarahkan pada tiga pembenahan. Pertama, putusan nafkah harus cukup operasional: jumlah, jadwal, cara pembayaran, dan mekanisme pencatatan tunggakan perlu jelas. Kedua, dibutuhkan sistem pemantauan pembayaran yang aman dan terintegrasi, dengan perlindungan data pribadi dan jalur pengaduan yang sederhana. Ketiga, eksekusi perlu dibuat proporsional terhadap sifat nafkah yang berulang, bukan semata menyalin prosedur penagihan utang biasa. Pengadilan tidak harus bekerja sendiri; pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, pemberi kerja, dan layanan bantuan hukum dapat dilibatkan sesuai kewenangannya.

Praktik kerja sama yang telah dilaporkan di sejumlah daerah, antara lain Surabaya, Bengkulu, dan Aceh, memberikan bahan pembelajaran. Namun, praktik baik lokal tidak boleh berubah menjadi ketimpangan perlindungan nasional: hak seorang anak semestinya tidak bergantung pada apakah ia tinggal di wilayah yang telah memiliki aplikasi pemantauan atau nota kesepahaman antarlembaga. Negara perlu menetapkan standar minimum yang berlaku lintas daerah, sembari menguji efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Kendati demikian, ketegasan terhadap penunggak nafkah harus dibedakan dari penghukuman terhadap kemiskinan. Ada orang tua yang mampu tetapi sengaja menghindar; ada pula yang benar-benar kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan. Keduanya tidak dapat diperlakukan identik. Penilaian kemampuan ekonomi, peluang penyesuaian kewajiban melalui mekanisme hukum, serta bantuan sosial yang tepat sasaran perlu berjalan beriringan. Perlindungan anak tidak boleh dikonstruksi sebagai pilihan antara menghukum ayah dan membiarkan anak kekurangan.

Lebih jauh, perspektif keadilan gender tidak boleh diabaikan. Dalam banyak perkara, pihak yang sehari-hari mengasuh anak juga menanggung biaya tidak langsung: waktu kerja yang hilang, pengasuhan saat sakit, transportasi sekolah, dan tekanan psikologis akibat ketidakpastian nafkah. Jika hukum hanya menghitung nominal transfer tanpa memahami distribusi kerja pengasuhan, ketidakadilan yang dialami perempuan mudah tersembunyi di balik angka putusan. Pengakuan terhadap kerja pengasuhan bukan alasan untuk mengurangi kewajiban pihak lain, melainkan dasar untuk menilai akibat perceraian secara lebih utuh.

Pada akhirnya, hukum keluarga Islam tidak cukup dibela dengan menunjukkan bahwa norma nafkah telah tersedia sejak lama. Ukuran relevansinya justru terletak pada kemampuan norma itu menjawab kerentanan keluarga kontemporer. Maqasid al-syariah menuntut agar kepastian hukum bergerak menuju kemanfaatan yang nyata; prinsip kepentingan terbaik bagi anak mengharuskan negara mendahulukan kebutuhan anak di atas kenyamanan birokrasi.

Perceraian memang dapat selesai di pengadilan. Akan tetapi, bagi anak, kehidupan terus berlangsung esok pagi. Ia tetap membutuhkan sarapan, buku pelajaran, pengobatan, dan rasa aman. Apabila negara berhenti bekerja ketika palu hakim diketukkan, putusan yang sah dapat kehilangan daya keadilannya. Karena itu, pembaruan hukum keluarga harus berani mengubah pertanyaan: bukan lagi hanya apakah hak anak telah diputuskan, melainkan apakah hak itu sungguh sampai kepada anak.

 

 

Sumber Rujukan

Mahkamah Agung RI, “MA dan KPAI Dorong Upaya Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian,” 4 November 2026. https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/7597/ma-dan-kpai-dorong-upaya-pemenuhan-hak-perempuan-dan-anak-pascaperceraian

MARINews Mahkamah Agung, “Audiensi MA-KPAI Bahas Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian,” 4 November 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/ma-kpai-bahas-perlindungan-perempuan-anak-pascaperceraian-0b3Q

Kepaniteraan Mahkamah Agung, “Jejak Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan dalam Rumusan Kamar MA,” 6 November 2026. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/id/registry-news/3082-jejak-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dan-perempuan-dalam-rumusan-kamar-ma

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 dan Pasal 45, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021, rumusan Kamar Agama mengenai nafkah lampau dan jaminan nafkah anak.

Komentar 0

Tulis Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Hubungi Kami

Kami siap membantu Anda. Jangan ragu menghubungi kami melalui informasi berikut.

Alamat

Jln. Pasir Kandang No. 4
Koto Tangah, Padang, 25172

Telepon

(0751) 482274