info@umsb.ac.id 0823 8497 0907
WhatsApp
Berita

Cinta Saja Tidak Cukup : Mengapa Perjanjian Pranikah Penting dalam Pernikahan?

Oleh: Humas UM Sumbar
Jumat, 20 November 2026
11:36:00
Dibaca: 87 kali
Cinta Saja Tidak Cukup : Mengapa Perjanjian Pranikah Penting dalam Pernikahan?

ilustrasi

Oleh : Dr. Firdaus, M.H.I (Dosen Pascasarjana Hukum Keluarga UM Sumatera Barat)

Belum lama ini, seseorang yang saya kenal sebagai pribadi cerdas dan alim mengabarkan bahwa dirinya sedang menghadapi proses perceraian. Kabar tersebut cukup mengejutkan saya. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa rumah tangga seseorang yang selama ini saya kenal demikian dapat berada di ujung perpisahan. Peristiwa ini kemudian mengingatkan saya pada sebuah perkuliahan Tafsir Ayat Ahkam bersama Drs. Tazar Qur'an pada 1989 di Fakultas Syari'ah UM Sumatera Barat, yang saat itu masih berlokasi di Masjid Taqwa Muhammadiyah, Jalan Bundokanduang Nomor 1, Padang.

Dalam perkuliahan tersebut, beliau pernah menyampaikan bahwa calon suami dan istri dapat membuat kesepakatan sebelum menikah, seperti tidak dimadu, tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak merokok, dan ketentuan lainnya. Saya juga teringat ungkapan Prof. Dr. Bustanuddin Agus yang pernah menyampaikan dengan santai, "Rumah Tangga jangan sampai Tangga-tangga." Dua pemikiran tersebut terus membekas dalam ingatan saya dan menjadi salah satu alasan untuk mengkaji lebih jauh persoalan perjanjian pranikah agar dapat dipahami secara lebih mendalam.

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama, melainkan juga merupakan sebuah perjanjian yang kuat. Tujuan pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, suami dan istri perlu memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.

Salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum dalam perkawinan adalah melalui perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan. Apabila disusun berdasarkan niat baik dan kesepakatan bersama, perjanjian ini dapat menjadi sarana perlindungan, memberikan kepastian hukum, sekaligus mencegah potensi konflik rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan.

Perjanjian pranikah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum melangsungkan perkawinan untuk mengatur hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, terutama mengenai harta kekayaan, tanggung jawab, serta perlindungan hak masing-masing pihak.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perjanjian perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk kesepakatan yang diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak menghalalkan sesuatu yang haram, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, serta tidak menghilangkan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat. Dengan demikian, perjanjian pranikah bertujuan membangun keterbukaan dan tanggung jawab sejak awal kehidupan berumah tangga.

Manfaat Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah memiliki sejumlah manfaat, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan.

  1. Melindungi hak kepemilikan harta. Perempuan dapat memastikan bahwa harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan, seperti tanah, rumah, tabungan, usaha, maupun warisan, tetap menjadi hak pribadinya sesuai kesepakatan. Hal ini penting untuk menghindari perselisihan mengenai kepemilikan harta apabila rumah tangga menghadapi permasalahan.
  2. Memberikan kepastian terhadap harta bersama. Perjanjian dapat mengatur bagaimana harta yang diperoleh selama perkawinan dikelola, dimiliki, dan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, perempuan memperoleh perlindungan hukum atas kontribusinya dalam membangun perekonomian keluarga.
  3. Melindungi perempuan yang memiliki karier dan usaha. Bagi perempuan yang bekerja sebagai dosen, pegawai, pengusaha, atau menjalankan usaha sendiri, perjanjian pranikah dapat mengatur pengelolaan penghasilan, aset usaha, serta tanggung jawab keuangan keluarga.
  4. Mencegah penyalahgunaan tanggung jawab ekonomi. Perjanjian dapat memperjelas tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mengelola kewajiban keuangan. Dengan demikian, perempuan tidak mudah dibebani tanggung jawab ekonomi secara sepihak.
  5. Memberikan perlindungan apabila terjadi perceraian. Apabila perkawinan tidak dapat dipertahankan, perjanjian dapat membantu memperjelas hak masing-masing pihak terhadap harta kekayaan. Hal ini diharapkan mampu mengurangi konflik sekaligus melindungi perempuan dari kerugian yang tidak semestinya.
  6. Membangun keterbukaan dan kesetaraan dalam rumah tangga. Perjanjian pranikah mendorong calon suami dan istri untuk membicarakan persoalan ekonomi, tanggung jawab, serta masa depan keluarga secara terbuka sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Tinjauan Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Majelis Tarjih

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perjanjian pranikah pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji."

Ayat tersebut memberikan landasan penting mengenai kewajiban memenuhi kesepakatan atau perjanjian. Dalam kehidupan perkawinan, kesepakatan yang dibuat secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syariat merupakan bagian dari upaya menjaga hak serta tanggung jawab bersama.

Rasulullah saw. juga bersabda yang artinya, "Syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan hubungan suami istri." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menegaskan pentingnya memenuhi persyaratan yang telah disepakati dalam perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Dalam pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah, perkawinan merupakan mitsaqan ghalizha, yaitu ikatan perjanjian yang sangat kuat. Prinsip perkawinan juga menekankan keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, tanggung jawab dalam keluarga, serta terwujudnya keluarga sakinah. Oleh karena itu, perjanjian pranikah dapat ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat tanggung jawab dan memberikan perlindungan terhadap hak kedua belah pihak.

Perlu ditegaskan bahwa uraian ini merupakan penerapan prinsip-prinsip Tarjih Muhammadiyah dalam persoalan perjanjian perkawinan, bukan klaim bahwa Majelis Tarjih telah mengeluarkan keputusan khusus yang mewajibkan setiap pasangan membuat perjanjian pranikah.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut kemudian mengalami pemaknaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum, pada saat, maupun selama perkawinan berlangsung. Sementara itu, Pasal 45 dan Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi calon mempelai untuk membuat perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perempuan berhak memperoleh perlindungan terhadap harta, kehormatan, hak, dan masa depannya. Namun, perlindungan tersebut bukan berarti mengurangi hak suami. Perjanjian pranikah harus disusun berdasarkan kesepakatan bersama, prinsip keadilan, dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Dengan demikian, perjanjian pranikah dapat menjadi salah satu instrumen hukum untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, saling menghormati, dan bertanggung jawab. Dalam semangat tajdid Muhammadiyah, membangun keluarga sakinah tidak hanya membutuhkan cinta dan kesetiaan, tetapi juga kesadaran hukum serta komitmen untuk melindungi hak masing-masing pasangan.

Pesan penting: Cinta membangun kepercayaan, sedangkan kesepakatan yang adil menjaga kepercayaan tersebut agar tidak berubah menjadi perselisihan.

Catatan dasar hukum: Perjanjian perkawinan sebaiknya dibuat secara tertulis, dikonsultasikan dengan notaris atau ahli hukum keluarga, serta dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Isi perjanjian tidak boleh menghapus kewajiban nafkah suami, hak anak, maupun bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

 

Komentar 0

Tulis Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Hubungi Kami

Kami siap membantu Anda. Jangan ragu menghubungi kami melalui informasi berikut.

Alamat

Jln. Pasir Kandang No. 4
Koto Tangah, Padang, 25172

Telepon

(0751) 482274