Jangan Hanya Jadi Iven Daya Tarik Alternatif

Humas UM Sumatera Barat – Penyelenggaraan Festival Rakyat Muaro Padang hendaknya tidak hanya menjadi sekedar iven daya tarik alternatif seremonial bagi perantau dan wisatawan pasca libur lebaran saja. Lebih dari itu, penyelenggaraan festival bertajuk Padang Tempoe’ Doeloe’ ini, harus menjadi penanda awal keseriusan Pemerintah Kota Padang untuk menggarap serta mengelola potensi destinasi wisata sejarah (Heritage Tourism) yang terkandung di kawasan Kota Tua Padang.

Masukan itu disampaikan pakar pariwisata dari Universitas Muhammadiyah (UM) Sumatera Barat Moch. Abdi menyikapi diselenggarakannya Festival Rakyat Muaro Padang selama tiga hari di sekitaran tepian Sungai Batang Arau dan Kawasan Kota Tua Padang, yakninya pada Jumat hingga Minggu (19-21/4) baru-baru ini.

“Kalau perlu dalam kegiatannya nanti, ada semacam kegiatan sarasehan budaya agar sejarah panjang Kota Tua dapat dibicarakan kembali oleh masyarakat, pemerintah dan stakeholder terkait pada momen festival itu,” ujarnya sebagaimana dilansir dari Haluan.

Abdi menilai, penyelenggaraan Festival Rakyat Muaro Padang oleh Dinas Pariwisata setempat adalah strategi yang cukup tepat untuk memberikan alternatif liburan, selain ke destinasi wisata massal bagi perantau dan wisatawan yang datang ke Kota Padang pada momentum libur lebaran Apalagi festival tersebut dikemas dengan konsep sedemikian rupa, dengan mengedepankan keragaman berbagai etnis, tradisi dan kebudayaan masyarakat yang pernah mendiami Kota Tua Padang yang berabad-abad lampau.

Dikatakannya, penyelenggaraan festival multi etnis bertajuk Padang Tempoe Doeloe di di kawasan Kota Tua Padang, mengandung serta mengirimkan pesan simbolik yang sangat luar biasa bagi masyarakat luas. Pesan itu berkaitan dengan kenyataan bahwa masyarakat Sumbar sejak dahulu kala adalah masyarakat yang toleran dan tidak anti dengan perbedaan etnis, ras, maupun agama.

Buktinya, tidak pernah satu kali pun terdengar kabar adanya gesekan antar etnis di Sumbar. “Itu membuktikan Sumbar sangat toleran terhadap perbedaan, suku agama dan rasa, buktinya etnis lain pun di Sumbar bisa hidup dengan aman, nyaman, tenang serta bisa beraktivitas di berbagai sektor ekonomi sosial dan budaya. Tidak ada satupun etnis yang terkesampingkan. Termasuk di kursi legislatif sekalipun,” ucapnya.

Ia mengatakan, penyelenggaraan Festival Rakyat Muaro Padang yang menyuguhkan keragaman etnis dan budaya yang ada di Kota Tua Padang, secara tidak langsung juga merupakan sarana edukasi sejarah bagi generasi muda. Dengan menyaksikan betapa indahnya heterogenitas ras, tradisi, budaya dan agama yang tersaji di Festival Muaro Padang, generasi muda Sumbar diharapkan menjadi generasi yang toleran dan menghargai perbedaan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh masyarakat multi etnis yang hidup dengan harmonis di Kota Tua Padang masa lampau.

Namun demikian, setelah penyelenggaraan Festival Muaro Padang ini selesai, Abdi meminta Dinas Pariwisata Kota Padang dan stakeholder terkait lainnya serius dalam menggarap potensi wisata sejarah Kota Tua Padang yang beberapa waktu lalu telah dibuatkan masterplan perencanaannya.

Abdi menyebut, satu hal yang paling penting untuk diwujudkan dalam upaya pengembangan potensi wisata sejarah Kota Tua Padang, adalah unsur kelembagaan Badan Pengelola (BP) yang kuat. Sebab berkaca dari pengelolaan wisata sejarah di Kota-Kota Tua lainnya di Indonesia, mereka bisa maju dan berkembang karena di sana memang terdapat kelompok masyarakat yang memang benar-benar serius dan fokus mengurusi bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Tua mereka masing-masing.

Kehadiran kelembagaan BP Kota Tua Padang yang kuat, sambung Abdi, diharapkan mampu melakukan pendekatan dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan kelompok-kelompok etnik pemilik bangunan bersejarah yang ada di kawasan cagar budaya tersebut.

“Pendekatan persuasif itu penting dilakukan karena di kawasan Kota Tua Padang, memang sangat banyak areal bangunan bersejarah sakral privat milik pribadi dibandingkan dengan ruang publik,” jelasnya. Dalam menyikapi situasi seperti itu, Abdi meminta pemerintah melakukan edukasi penyadaran kepada masyarakat setempat bahwasanya kawasan maupun bangunan yang mereka tempati sangat potensial dijadikan objek wisata sejarah.

“Selain edukasi, pemerintah juga harus menetapkan batasan-batasan tertentu bagi wisatawan. Daerah sakral mana yang boleh mereka masuki dan mana yang tidak boleh. Sebab kenyataannya, di daerah itu ada Masjid, Vihara, Klenteng dan sebagainya,” tambahnya.

Untuk menjaga kesakralan dan nilai-nilai kearifan lokal serta keunikan yang dimiliki masing-masing etnis di kawasan Kota Tua Padang itu, keberadaan Badan Pengelola yang dibentuk pemerintah dengan melibatkan masyarakat lokal menjadi sangat penting.

Tidak kalah pentingnya lagi, dalam pengelolaan destinasi wisata sejarah Kota Tua Padang, pemerintah harus benar-benar melibatkan kelompok etnis setempat secara partisipatif.

“Misalnya, mereka juga harus dikasih tahu apa keuntungan bagi mereka. Misalnya jika ada wisatawan yang masuk ke bangunan etnik Tionghoa, mereka harus dilibatkan menjadi pemandu wisata di lokasi itu,” ucapnya.

Abdi meyakini dengan menetapkan batasanbatasan areal kunjungan tertentu bagi wisatawan dengan mendengarkan aspirasi dan pandangan kelompok etnik masyarakat setempat, rencana penataan dan pengelolaan destinasi wisata sejarah di Kota Tua Padang akan berjalan dengan lancar. Para anggota legislatif yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) setempat pun, menurut Abdi perlu dilibatkan. Sebab kenyataannya, para legislator tersebut adalah representasi atau perwakilan langsung dari masyarakat yang ada di wilayah itu.

“Artinya, kearifan lokal yang ada di daerah itu harus benar-benar dikaji sehingga patut diangkat menjadi daya tarik wisata. Pengetahuan itu penting agar kearifan lokal etnis lain di daerah itu tetap terjaga sehingga akhirnya ada aspek toleransi yang perlu dipahami wisatawan atau pengunjung,” pungkasnya menutup.